Koperasi, mungkin bukanlah suatu hal yang baru di Negara Indonesia ini, akan tetapi seiring berjalannya zaman, peranan koperasi nampaknya tergusur oleh berbagai jenis usaha perekonomian yang pada masa kini makin berkembang. Sebenarnya gagasan berdirinya koperasi sudah ada sejak tahun 1896, berasal dari ide seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto dengan tujuan awal untuk membantu pegawai – pegawai pemerintahan pada zamannya yang tak jarang terlilit lintah darat atau rentenir. Akan tetapi, pada saat itu Pemerintah Belanda kurang menyetujui adanya gagasan itu, dan hanya mendukung jenis – jenis usaha lainnya seperti Bank Pertolongan, Bank Tabungan serta Bank Pertanian. Pemerintah Belanda sendiri memiliki beberapa alasan mengapa mereka kurang menyetujui pendirian koperasi, yakni :
a) Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
b) Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
c) Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu
Akan tetapi belum sampai di situ saja getaran nadi kehidupan perkoperasian Indonesia, Begitupun dengan masa pendudukan Jepang, Jepang mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan barulah setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada tahun 50-an, tumbuhlah koperasi bagai cendawan di musim penghujan. Maka untuk menampung dan menyalurkan aspirasi murni anggota, di Bandung, 15 hingga 17 Juli 1953 diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia kedua. Di sana dengan tinta emas dan tulus iklas Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia, itu semua dikarenakan semangat dan jasa beliau yang tak henti-hentinya berjuang, mengembangkan landasan-landasan koperasi yang ideal bagi masa depan. Kemudian, memasuki dasawarsa 60-an, lagi-lagi koperasi menemui batu sandungan. Diselewengkan jadi alat politik, jauh keluar dari prinsip serta norma-norma memperjuangkan perekonomian rakyat. Di dalam era NASAKOM jumlah koperasi politik melonjak tak terkendali, sekedar memanfaatkan fasilitas Demokasi terpimpin buat golongannya.
Dengan bergulirnya tonggak kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru, Kebangkitan koperasi Indonesia setapak demi setapak terus bertindak. Diawal dengan pembersihan karak daki warisan orde lama, disusul dengan pembenahan organisasi yang telah porak poranda dan peningkatan sumber daya manusia. Fajar terasa semakin dekat dengan lahirnya UU No. 12/1967. Pertanda koperasi Indonesia diletakan kembali pada asas insan koperasi di seluruh pelosok tanah air. Semenjak pelita I, Pemerintah dan masyarakat koperasi Indonesia telah menemukan titik tolak pembangunan yang mantap, kokoh serasi dan berkesinambungan. Dari tahap demi tahap pembenahan dan pengembangan selama Pelita I dan Pelita II, pilar-pilar penyangga koperasi Indonesia mulai terpasang dengan seksama. Antara lain, berkembangnya Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa sebagai wadah perekonomian pedesaan. Dipersiapkan kader-kader koperasi masa depan lewat pendidikan dan latihan yang intensif dan terprogram.
Kebangkitan koperasi Indonesia, pada dasarnya adalah tahapan didalam mengisi organisasi ini dengan berbagai kegiatan ekonomi dan menjadi potensi akan anggota-anggota masyarakat. Salah satu bukti nyata adalah munculnya koperasi susu sebagai perkembangan langkah-langkah dalam bentangan cakrawala perekonomian Indonesia. Koperasi susu yang secara insentif dikembangkan semenjak awal Pelita III, adalah rintisan dan karya mulia yang dipersembahkan Orde baru kepada bangsa dan Negara. Namun demikian, suksesnya koperasi susu masih harus diikuti dengan menyingsingkan lengan baju sebagaimana ajakan Presiden Soeharto bahwa kita memerlukan perjalanan yang panjang agar koperasi benar-benar menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional yang handal, serta menjadi tulang punggung ekonomi nasional kita. Dalam pada itu, KUD pun menunjukan sosok yang tangguh di sektor pertanian untuk melestarikan Swasembada Beras. Pada sektor perkebunan aktif menangani cengkeh, teh, kopi, kopra, karet, panili serta pala. Pada sektor peternakan selain persusuan juga perunggasan. Sektor industri dan kerajinan telah pula dirambatnya. Listrik masuk desa, juga berkat jasa KUD. Dan kini telah pula dibangun kawasan transmigrasi menguak harapan demi harapan kesejahteraan bersama yang selama ini didambakan. Pembinaan dan pengembangan KUD diarahkan untk menumbuhkan kemampuan perekonomian masyarakat di pedesaan. Kemudian meningkatkan peranannya yang lebih besar dalam perekonomian nasional yang dilandasi dengan demokrasi ekonomi serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan yang adil kepada para anggotannya. Dan kini, KUD Mandiri, wujud prestasi tertinggi insane koperasi mulai berbuah dan siap dinikmati. Sampai akhir Juli 1992 ada 3.088 KUD berhasil meraih kualifikasi Mandiri. Pilar-pilar koperasi seperti Koperasi Asuransi Indonesia, Bank Bukopin, Ikopin dan KJA semakin berkembang. Ditambah semakin mantapnya struktur organisasi koperasi serta keterkaitannya dengan Usaha Swasta dan Negara. Dari sini dapat dilihat bahwa koperasi berperan sangat vital sebagai penyokong kegiatan perekonomian dan pembangunan Negara pada masa jayanya, yakni pada masa Orde Baru.
Sinarnya perlahan meredup, tergerus perkembangan zaman. Padahal, sesungguhnya ia begitu cantik, elok, sekaligus perkasa menghadapi berbagai rintangan. Sayang, ia sudah digiring terlampau jauh dari tempatnya semula. Kini, ia mengaduh dan meronta meminta dikembalikan ke posisi awal. Mungkin begitulah gambaran sederhana tentang koperasi masa kini. Betapa banyak kritikan pedas yang dilontarkan sejumlah pengamat terkait fungsi dan perkembangan koperasi yang sudah melenceng jauh dari tujuan utama. Sang primadona mulai kehilangan jati dirinya.
Peran koperasi dalam perekonomian nasional semakin tak terdengar gaungnya. Bayangkan saja, koperasi yang identik dengan kalimat soko guru perekonomian nasional nyatanya tak mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Koperasi yang masih aktif pun tidak sedikit yang pada praktiknya melenceng dari tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan anggota. Menurut Guru Besar Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), Prof. Dr. H. RM Ramudi Arifin, SE, MSi, saat ini banyak koperasi yang pada praktiknya beroperasi dengan paradigmaa perusahaan. Mereka sibuk memupuk pendapatan, keuntungan dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Nyatanya berdasarkan hasil penelitian yang ia lakukan selama bertahun-tahun, koperasi yang berhasil memupuk SHU besar, memiliki banyak asset, modal kuat, menjadi perusahaan besar, juga mendapat predikat terbaik, belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Sayangnya, selama ini masalah perubahan paradigma tidak pernah menjadi isu sentral. Padahal, orientasi koperasi ke ranah kapitalis seperti yang saat ini bergulir sangat berbahaya. Saat ini saja, koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional hanya tinggal sebatas jargon. Tanamkan paradigma bahwa koperasi besar bukan karena SHU atau asset melainkan kesejahteraan anggota. Perubahan paradigma tersebut harus dilakukan menyeluruh dan terintegrasi sinergis. Eksistensi koperasi jangan sekadar menjadi perwujudan konstitusi. Lebih dari itu, keberadaan koperasi harus dilihat sebagai kebutuhan.
Melencengnya paradigmaa sebenarnya salah satu dari beragam permasalahan yang mencengkram dunia koperasi dewasa ini. Dalam prakteknya masih banyak masalah melilit sektor perkoperasian khususnya terkait daya saing yang kian tergerus.
Sumber1 : http://gemaskop.blogspot.com/2011/07/lintas-sejarah-pembangunan-koperasi.htmlSumber2 : http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi
