KUR adalah Kredit Usaha Rakyat. Program ini digulirkan pertama kali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jakarta pada 5 November 2007. Program ini diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi. Tujuannya, meningkatkan perekonomian rakyat, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja. Melalui KUR diharapkan agar pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang usahanya layak namun tak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan, dapat tetap memperoleh kucuran kredit untuk pengembangan usahanya. Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti mampu menaikkan kelas pengusaha mikro dan kecil menjadi pelaku usaha yang lebih tinggi tingkatannya .
Dalam pelaksanaan program KUR, terdapat 3 (tiga) pilar penting yaitu :
Pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, Lembaga Penjaminan yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan, dan Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM & Koperasi dengan menggunakan dana internal masing-masing. Mengacu pada landasan hukum KUR tersebut di atas, skema program KUR memiliki perbedaan baik dibandingkan dengan program pemberdayaan/bantuan kepada masyarakat maupun dengan skema kredit program lain yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan Kredit Modal Kerja dan/atau Kredit Investasi yang dibiayai sepenuhnya dari dana perbankan, diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) baru dengan plafon kredit maksimal Rp. 500 juta. Usaha yang dibiayai merupakan usaha produktif yang feasible namun belum bankable. Suku bunga ditetapkan maksimal 24% efektif per tahun untuk plafon kredit s.d Rp 5 juta dan maksimal 16% efektif per tahun untuk plafon kredit diatas Rp 5 – 500 juta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar